Akuntansi sektor publik Bab II

Negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik

Pengertian negara dan pemerintah

            Menurut kamus bahasa indonesia negara adalah didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah yang diorganisasi dibawah lembaga politih dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

            Pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul ranggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Ruang lingkup keuangan negara

            Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disamping kekayaan badan usaha milik negara (BUMN). Hal-hal baru yang mengatur perubahan mendasar dalam ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu UU no 17 tahun 2003. menurut UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara yaitu :

·         Dari sisi objek

Meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang .

·         Dari sisi subjek

Meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan dikuasai oleh pemerintah pusat.

·         Dari sisi proses

Meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan objek.

·         Dari sisi tujuan

Meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara

Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara diperlukan asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Kekuasaan atas keuangan negara

            Pengelolaan keuangan negara sebagai bagian darimkekuasaan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan.

Anggaran pendapatan dan belanja negara

            Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuha dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujua bernegara. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara.

Anggaran memiliki beberapa fungsi :

·         Pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang.

·         Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dipilih oleh pemerintah

·         Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan yang telah dipilih.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda.

Unsur-unsur APBD sebagai berikut :

a.      Rencana kegiatan suatu daerah

b.      Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya yang terkait aktivitas-aktivitas tersebut.

c.       Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka

d.      Periode anggaran, biasanya satu tahun

Berdasarkan UU nomor 16 tahun 1975 APBN terdiri dari:

a.      Anggaran rutin yang dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja rutin

b.      Anggaran pembangunan yang juga dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja pembangunan.

Pada tahun 1984-1988 APBD terbagi dari :

a.      Pendapatan yang terbagi lagi menjadi pendapatan daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan (UKP).

b.      Belanja yang diperinci lagi menjadi belanja rutin (diklasifikasi menjadi 10 bagian) dan belanja pembangunan (diklasifikasi menjadi 21 sektor).

Dalam APBD yang baru pendapan, belanja, dan pembiayaan dikelompokkan kembali menjadi :

a.      Pendapatan

Dibagi menjadi tiga kategori : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

b.      Belanja

Dibagi menjadi dua bagian :

·         Belanja tidak langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dan kegiatan pemerintah daerah.

·         Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Setelah APBN diterapkan secara terperinci dengan undang-undang maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementrian negara dalam pelaksanaan anggaran.

Kelemahan dalam perencanan diindonesia yaitu :

1.      Kontrol yang ketat terhadap angka input hingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah.

2.      Proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi pada satu tahun anggaran semata sehingga sulit untik menciptakan kondisi yang berorientasi kepada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

Penganggaran diindonesia mengamanatkan tiga pendekatan yang harus menjadi refrensi pemerintah yaitu :

·         Pendekatan penganggaran terpadu

Pada dasarnya memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu.

·         Penggaran berbasis terpadu

Pada dasarnya memperjelas tujuan dan indikator kerja sebagai bagian dari pengembangan.

·         Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan pengaggaran.

Koreksi sistem keuangan yang terjadi pada era reformasi yaitu :

·         Koreksi pertama > menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok (anggaran rutin dan anggaran pembangunan).

·         Koreksi kedua > meniadakan anggaran non budgeter.

·         Koreksi ketiga > diterbitkannya paket ketiga undang-undang dibidang keuangan negara tahun 2003-2004.

·         Koreksi keempat > diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (ASP).

Kendala yang dihadapi saat ini bersumber dari beberapa faktor antara lain :

·         Kurangnya rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

·         Perubahan yang terlalu drastis.

·         Perubahan pradigma manajemen keuangan daerah.

·         Implementasi APBD masih kurang efisien dan efektif.

·         Proses perencanaan anggaran yang membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Tantangan pada masa mendatang

·         Menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencapaian parameter hasil yang terukur melalui indikator kinerja tertentu.

·         Membangun mekanisme yang menjamin akuntabilitas efesiensi alokasi dan implementasi kebijakan anggaran sebagai instrumen pelengkap yang harus ada untuk memberi fleksibilitas kepada pengguna anggaran untuk fokus kepada pencapaian hasil yang menjadi tanggung jawab.

Negara dan pemerintah sebagai sasaran dari akuntansi sektor publik merupakan konsekuensi dari pembentukan pemerintahan negara indonesia.

- Artikel Relevansi Nilai Investasi Modal Link
- Jurnal Produktivitas Link
- Artikel Analisa Laporan Keuangan Link
- Jenis Anggaran Sektor Publik Link